Gubernur Bengkulu Rilis IPKD Kabupaten Kota, Kaur Tertinggi, Berikut 6 Dimensi Penilaian
Gubernur Bengkulu Rilis IPKD Kabupaten Kota, Kaur Tertinggi, Berikut 6 Dimensi Penilaian.--(dokumen/radarkaur.co.id)
Ketiga Transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dari dimensi ini Kabupaten Kaur mendapatkan 18,9655.
Keempat Penyerapan anggaran. Dalam dimensi ini Kabupaten Kaur memperoleh nilai 10,3448.
BACA JUGA:Lagu Bengkulu Populer Dinyanyikan Pedangdut Senior, Iis Dahlia hingga Itje Trisnawati
BACA JUGA:Traveller! 7 Pesona Wisata Alam Kaur, Surga Tersembunyi di Bumi Se’ase Sehijean
Kelima Kondisi keuangan daerah. Disini Kabupaten Kaur mendapat skor 5,7921. Dari nilai ini dapat dilihat bahwa kondisi keuangan Pemda Kaur belum pulih pasca pandemi Covid-19.
Dan keenam Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk dimensi ini Kabupaten Kaur mendapat nilai 15.
Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan.
Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.
BACA JUGA:KABAR GEMBIRA! UMP Bengkulu 2023 Berpeluang Naik Segini, Gubernur Umumkan Hari Ini
BACA JUGA:Tebak Berhadiah 16 Besar Piala Dunia 2022, Ayo Ikut Game Ini!!
Lebih jauh, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik.
Hasil ini juga bakal memandu Kemendagri melakukan treatment bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan.
Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: