IDC 2024: Dewan Pers Minta Belanja Iklan Pemda Fokus ke Media Massa

Dalam forum IDC 2024 ini, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty, mengatakan pemerintah telah berkomitmen mendukung keberlanjutan media melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

"Perpres ini sebagai kebijakan afirmatif dan komitmen pemerintah dalam menciptakan fair play bagi pelaku industri nasional dari perspektif bisnis. Menciptakan hubungan yang adil dan memastikan media tidak tergerus disrupsi digital," ujarnya.

BACA JUGA:Bersedia Pensiun Dini dari Polri, KPU Kaur Nyatakan Berkas Sulman-Deni Lengkap

BACA JUGA:Tabrak Tabrak Masuk, Hari Terakhir Pendaftaran Cakada 2024 di KPU Kaur, Sulman-Deni Daftar Diusung 4 Parpol

Disrupsi digital yang terjadi 10-15 tahun terakhir mengubah secara mendasar industri pers di semua belahan dunia.
Distribusi berita kini berada di tangan perusahaan platform digital global seperti Google, Meta, X maupun Tiktok.

Laporan Reuters Institute for the Study of Journalism pada Januari 2024 lalu menemukan bahwa jumlah pengunjung situs berita menurun drastis ketika traffic dari media sosial anjlok signifikan.

Disrupsi juga mengubah pola masyarakat mengkonsumsi informasi.

Audiens kini punya banyak pilihan sumber informasi di internet.

BACA JUGA:Kejurda Atletik Bengkulu 2024, Kaur Bawa Pulang 2 Medali

BACA JUGA:Kapolres Kaur Silaturahim ke Bawaslu Kaur, Bangun Soliditas Demi Sukses Pilkada Kaur 2024

Ekosistem informasi digital dibanjiri dengan konten tentang apa saja, dengan kualitas seadanya.

Media yang hanya menayangkan berita tanpa memahami karakter platform digital dan audiens internet, berisiko kehilangan pembaca dan pendapatan.

Sumber: