Nasib Ketua DPR-RI periode 2019-2024 Puan Maharani? Senasib dengan Arsjad Rasjid Ketua TKN-Nya?

Nasib Ketua DPR-RI periode 2019-2024 Puan Maharani?  Senasib dengan Arsjad Rasjid Ketua TKN-Nya?

Nasib Ketua DPR-RI periode 2019-2024 Puan Maharani? --ilustrasi

Selasa besok 1 Oktober, Puan Maharani DIPASTIKAN menjadi Ketua DPR-RI karena hal itu adalah PERINTAH UNDANG-UNDANG. Tidak ada urusannya dengan “quid pro quo” antara KIM+ dan PDIP.

Kan yang berlaku masih UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Yang populer disebut UU MD3.

Pasal 427D ayat 1 huruf “b” dalam UU MD3 ini mengatakan “Ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.”

BACA JUGA:Pilkada Kaur 2024: Peta Persaingan dan Isu Strategis Antara SARA dan Program Kerja

BACA JUGA:Penipuan Mata Uang Kripto, Tokocrypto dan Binance Bantu Bareskrim Sita Rp3 Miliar

Jadi tidak perlu pusing sambil berfantasi soal kenapa besok Puan akan tetap jadi Ketua DPR-RI. Itu pasti, karena itu perintah UU.

Yang jadi point of analysis justru pertanyaan: Apakah Puan Maharani akan tetap berada di posisi Ketua DPR-RI sampai dengan 1 Oktober 2029? Perhatikan tahunnya!

Pertanyaan inilah yang menjadi bagian penting dalam “menu makanan yang sudah disiapkan” oleh Sufmi Dasco (KIM+), yang dalam bahasa Puan Maharani (PDIP) masih “tinggal 10% lagi persiapan yang belum selesai.”

Inilah salah satu “pointers of negotiation” diantara mereka, yang membuat pertemuan Prabowo-Megawati belum bisa akur sampai hari ini.

Sebab, faktanya, per hari ini UU MD3 ini sudah masuk kedalam Prolegnas Prioritas DPR-RI untuk direvisi.

BACA JUGA:Hasil Matchday 1 Liga Champions: Juventus, Real Madrid, Bayer Muenchen dan Liverpool Berjaya, Lihat Skor Akhir

BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi, Kades Ini Pakai Dana Desa untuk Dugem dan Bayar Utang

[Prolegnas = Program Legislasi Nasional = rencana kerja tahunan DPR RI terkait pembuatan suatu UU baik revisi UU maupun UU baru]

Pimpinan DPR-RI itu bersifat kolektif-kolegial. Yang menentukan adalah “pemegang saham” terbesarnya. PDIP cuma punya 19% kursi, sedangkan KIM+ punya 81% kursi.

Puan di DPR-RI bisa bernasib seperti Ketua TKN-nya, tuan Arsjad Rasjid, di Kadin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: