Bansos Pacu Konflik Warga Vs Pemdes

TANJUNG KEMUNING – Merebaknya pandemi Covid-19 sejak awaal tahun 2020 berimbas pada seluruh lini. Bukan hanya anjloknya perekonomian, melainkan seluruh program pembangunan bidang infrastruktur tertunda. Hampir 80 persen lebih anggaran difokuskan pada penanganan dampak Covid-19. Bahkan, anggaran Dana Desa (DD) yang seyogya dipersiapkan untuk pembangunan desa pun terpaksa harus dimanfaatkan untuk keperluan Bantuan Sosial (Bansos). Dampak buruknya lagi, lahir keluarga miskin baru yang berujung pada desakan untuk mendapat Bansos dari pemerintah. Tidak sedikit pula, Bansos menunai persoalan serius antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti halnya, konflik antara pemerintah desa versus warga yang tidak puas dengan kebijakan penyaluran Bansos. Wasdi Jaya (41) salah seorang warga Desa Padang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning mengungkapkan, banyak terdengar konflik antara warga dengan Pemerintah Desa (Pemdes) yang disebabkan oleh Bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa mekanisme penyaluran Bansos. Namun, sayang criteria yang ditetapkan justru tidak dipedulikan oleh warga. Masyarakat justru menilai pemerintah desa tidak transparan dalam menyusun ataua mengusulkan calon penerima Bansos. “Pemerintah desa kerap menjadi kambing hitam ketidakpuasann warga dalam penyalura Bansos. Padahal, tidak semuanya ditangani langsung oleh Pemdes,” ujarnya, Rabu (18/11). Konflik ini tidak sedikit pula yang berujung pada saling lapor ke penegak hukum, sambungnya. Oleh sebab itu, perlu ada kesadaran dan pemahaman yang bijak oleh masyarakat terhadap kebijakan penyaluran Bansos. Dengan demikian, akan mengurangi resiko terjadinya konflik sosial. Saling tuding dan krisis kepercayaan terhadap Pemdes dapat ditekan sebaik mungkin. Namun, untuk menciptakan kesadaran masyarakat ditengah krisis ekonomi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras pemerintahmengedukasi masyarakat agar lebih memahami dan menerima kebijakan dengan lapang dada. “Di sisi lain, ada sebagian masyarakat berharap kondisi seperti ini tetap berlangsung. Karena, hanya dengan keadaan terpuruk inilah berbagai Bansos disalurkan pemerintah,” pungkasnya.(xst)