"Kami memahami banyak sekali kendala-kendala baru, begitu PPPK diputuskan digaji sesuai dengan ASN. ada banyak daerah yang anggaran tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi," ujarnya.
Menurut Menpan RB dari ketiga skenqrio yang dikaji bersama DPR dapat menjadi solusi bersama dalam menghadapi permasalahan tenaga honorer 2023.
BACA JUGA:Survei Selesai, Dua Desa Persiapan Tunggu Putusan Tim Kabupaten
BACA JUGA:Tak Kunjung Diperbaiki, Kaur Tangani Jalan Provinsi
Tiga skenario yang sudah dikaji itu sebetulnya masih mempertimbangkan dengan seksama terkait karir tenaga honorer.
Apabila penawaran yang diajukan Menpan RB diterima, Pemerintah akan lebih memprioritaskan pada perekrutan tenaga honorer (Guru) dan tenaga kesehatan.
Sementara tenaga honorer lainnya tetap menjadi salah satu fokus Pemerintah. Hanya saja tahapan dari proses penataan dilakukan sesuai dengan mekanisme kebutuhan.
Kesimpulan pemerintah masih harus mengambil langkah dan keputusan akhir tentang skenario mana yang akan dipilih.
Sehingga ketiga skenqrio yang sudah disebutkan dapat menjadi solusi bersama dalam menuntaskan permasalahan tenaga honorer 2023.
Pada kesempatan itu pula, Menpan RB kembali menegaskan L 7 kategori dan rincian non ASN yang akan dihapus dari aplikasi pendataan BKN:
Satuan pengamanan sebanyak 73.415
Tenaga kebersihan sebanyak 51.863
Pengemudi sebanyak 5.915
Masa kerja 1 tahun sebanyak 8.159
Usia di bawah 20 tahun sebanyak 189