Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidatonya, penulis memaknainya sebagai 'Prabowo The Last Emperor' untuk menegakkan keadilan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata.
BACA JUGA:2 Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Dinilai Koreksi Jokowi, Ini Soal Pindad dan Sritex
Seperti yang dilakukan para pendahulu bangsa ini, serta sejarah modern di negara-negara besar demokrasi yang menjunjung tinggi hak rakyat di atas kepentingan korporasi.
Di negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat dan Jerman, pemerintahannya mendukung penuh rakyat dalam menghadapi proyek pembangunan yang dianggap merugikan.
Contoh nyata adalah perlawanan masyarakat adat di Standing Rock, Amerika Serikat, melawan pembangunan pipa minyak Dakota Access Pipeline.
Meski menghadapi kekuatan perusahaan besar, perlawanan mereka didukung oleh publik luas dan sebagian besar pejabat yang mendukung hak rakyat atas tanah adat mereka, termasuk perlindungan air bersih.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Utus Menlu Sugiono Indonesia Untuk Gabung Jadi Mitra BRICS
BACA JUGA:Laptop ASUS: Performa Maksimal di Promo 11.11 Blibli
Masyarakat dari berbagai negara bagian datang membantu, dan akhirnya pemerintahan Joe Biden menyatakan dukungan untuk meninjau ulang izin proyek tersebut.
Contoh lain terjadi di Jerman, di mana masyarakat dan aktivis lingkungan bersatu melawan proyek penambangan batu bara di desa kecil Lutzerath.
Proyek ini mengancam kelestarian desa dan menjadi permasalahan besar karena dampak lingkungannya.
Pemerintah Jerman, yang sebelumnya memberi lampu hijau untuk proyek tersebut, akhirnya menarik izin setelah mendapatkan tekanan kuat dari publik dan mempertimbangkan perlindungan iklim serta hak-hak masyarakat setempat.
BACA JUGA:Update Harga iPhone 15 256GB untuk Para Profesional di 11.11 Blibli
BACA JUGA:Aturan Baru PHK Pasca Putusan MK, Pengusaha dan Pekerja Wajib Tau!
Ini menjadi contoh bahwa pemerintah dapat memilih berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan pada keuntungan sesaat.