BACA JUGA:Bupati Kaur Hadiri Paripurna DPRD Bengkulu Selatan Dalam Rangka HUT ke-77
2. Peralihan Kekuasaan
Dengan keluarnya Supersemar, Soeharto secara efektif mengambil alih pemerintahan, meskipun secara resmi Soekarno masih menjabat sebagai presiden hingga 1967.
Secara formal, Supersemar memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara serta menjaga kewibawaan presiden.
Dalam teks yang beredar, surat tersebut disebut sebagai mandat terbatas dan bersifat sementara. Artinya, secara hukum formal, Supersemar bukanlah penyerahan kekuasaan penuh dari Soekarno kepada Soeharto.
Namun, dalam praktik politik, surat ini menjadi titik balik kekuasaan nasional. Berbekal Supersemar, Soeharto bergerak cepat. Salah satu langkah paling monumental adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan ajaran komunisme di Indonesia. Kebijakan tersebut memperkuat posisi politik Soeharto sekaligus memperlemah pengaruh Soekarno.
3. Awal Orde Baru
Supersemar menandai dimulainya Orde Baru, sebuah rezim yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade di bawah kepemimpinan Soeharto.
Supersemar 11 Maret 1966 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Surat Perintah Sebelas Maret memberi kewenangan kepada Soeharto dan membuka jalan lahirnya Orde Baru, namun hingga kini masih diselimuti kontroversi.
TANGGAL 11 Maret 1966 tercatat sebagai salah satu momentum paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia.
BACA JUGA:Pemda Kabupaten Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur Teken MoU Pendampingan Hukum
BACA JUGA:Peringatan Dini BMKG 10-11 Maret 2026, Ini Daftar Kecamatan Diguyur Hujan hingga Petir
Kontroversi
Seputar Supersemar Meskipun memiliki dampak yang besar, Supersemar masih menjadi bahan perdebatan karena beberapa alasan:
- Keberadaan Naskah Asli
Hingga saat ini, versi asli Supersemar tidak ditemukan, sehingga isi dan legalitasnya masih menjadi misteri.