Jakarta, RADARKAUR.DISWAY.ID - Pemerintah akan mengumumkan kebijakan baru terkait dengan mitigasi risiko dinamika global pada Selasa 31 Maret 2026 malam ini.
Beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain: Bekerja dari rumah atau work from home (WFH), penyesuaian anggaran hingga implementasi mandatori biodiesel B50.
Hal itu dilakukan di tengah eskalasi antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang terus meningkat dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kondisi anggaran negara.
Pemerintah berencana akan melangsungkan konferensi pers malam ini secara daring pada pukul 21.00 waktu Seoul, Korea Selatan atau pukul 19.00 WIB.
BACA JUGA:Wabup Kaur Tegaskan Perdes dan Satgas Ternak Harus Rampung April 2026
BACA JUGA:Wujud Kepedulian, Wakil Bupati Kaur Serahkan Bantuan bagi Korban kebakaran
"Semua kebijakan terkait dengan mitigasi risiko dinamika global (WFH, Penyesuaian Anggaran, B-50 dll), akan diumumkan malam ini,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso lewat siaran pers yang diterima redaksi.
"Kami akan mengundang teman-teman media di acara Konferensi Pers secara hibrid langsung dari Seoul, besok malam jam 21.00 Waktu Seoul [jam 19.00 WIB].”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut berkomentar ihwal kebijakan WFH satu hari dalam sepekan untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah konflik di Timur Tengah yang kian memanas.
Dia menilai kebijakan WFH bisa efisien jika hari yang dipilih dilakukan secara cermat, misalnya pada Jumat yang merupakan hari terjepit. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara terperinci besaran persentase penghematan tersebut karena dapat berubah sewaktu-waktu tergantung harga minyak.
BACA JUGA:Satgassus Disiplin Pemkab Kaur Anulir Absensi Palsu ASN, Berpengaruh Pada TPP
“Jadi pasti ada penghematan BBM. Berapa persen saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” tutur Purbaya.
Di sisi lain, dia menambahkan dari segi produktivitas, kebijakan tersebut tidak harus diterapkan pada sektor seperti pabrik yang memerlukan operasional secara terus-menerus.
Selain itu, dia juga membeberkan kantor pelayanan publik tentunya harus tetap berjalan dan tidak ada sistem WFH.