Bengkulu Jadi Provinsi Percontohan PRKBI, Percepat Transformasi Rendah Karbon di Daerah

BENGKULU, RADARKAUR.DISWAY.ID - Provinsi Bengkulu resmi menjadi salah satu dari empat daerah pilot implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di tingkat subnasional. Penetapan ini menempatkan Bengkulu sejajar dengan Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku sebagai daerah percontohan dalam mendorong transformasi pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Penguatan peran Bengkulu sebagai provinsi pilot ditegaskan dalam Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim”.

Forum ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), dengan dukungan Oxford Policy Management serta konsorsium organisasi masyarakat sipil.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo menegaskan, forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target pembangunan nasional rendah karbon.

BACA JUGA:Sorotan Publik, Proyek Gerai KDKMP Tanjung Agung Tetap Diduga Gunakan Pasir Laut

BACA JUGA:Jauh dari Harapan, Menu MBG Ini Dinilai Tak Pantas untuk Anak Sekolah

“Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya PRKBI, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, legislatif, swasta, serta masyarakat sipil,” ujarnya.

Sebagai provinsi pilot, Bengkulu dinilai memiliki modal kuat untuk mendorong agenda rendah karbon. Dari sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), Bengkulu memiliki kawasan hutan seluas 928.863 hektare atau sekitar 46 persen dari total daratan. Dari luas tersebut, 49,58 persen merupakan hutan konservasi dan 27,8 persen hutan lindung, yang berperan besar sebagai penyerap karbon alami.

Selain itu, Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 525 kilometer di pesisir Samudra Hindia, ditambah sekitar 100 kilometer mengelilingi Pulau Enggano. Potensi kelautan dan perikanan ini membuka peluang pengembangan ekonomi biru yang selaras dengan prinsip rendah karbon dan ketahanan iklim.

Namun, di balik potensi tersebut, Bengkulu juga menghadapi tantangan serius seperti krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi pantai, serta kerentanan sosial. Kondisi ini memperkuat urgensi percepatan implementasi PRKBI agar arah pembangunan daerah tetap tangguh dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Fadli Zon Promosikan Benteng Marlborough Hingga Rumah Kediaman Bung Karno ke Masyarakat Indonesia

BACA JUGA:Antisipasi Balap Liar dan Tawuran Selama Ramadan, Kapolres Kaur Pimpin Patroli Gabungan Skala Besar

Sebagai provinsi percontohan, Bengkulu diharapkan mampu mengintegrasikan PRKBI ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Dialog kebijakan ini juga melibatkan DPRD Provinsi Bengkulu guna memastikan dukungan politik dan penganggaran melalui APBD berjalan konsisten dan berkelanjutan.

“Bengkulu memiliki modal kuat, sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus membaik, serta visi politik yang jelas,” tutup Deputi Teguh.

Sumber: