OPD di BS Diminta Terapkan Manajemen Resiko

BENGKULU SELATAN (BS), RADARKAUR.CO.ID - Untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan setiap OPD dalam melayani masyarakat. Seluruh OPD di Pemkab BS diminta untuk mulai menerapkan manajemen resiko.

Hal ini disampaikan Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM pada Radar Kaur (RKa), Senin (12/9) usai kegiatan sosialisasi manajemen resiko di Balai Sekundang Kota Manna.

Dikatakan Bupati, manamen resiko atau disebut dengan istilah risk management.

Merupakan proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola resiko potensial. Untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya dalam suatu organisasi.

BACA JUGA: Curah Hujan Tinggi, Petani Kopi Lesu

Manajemen resiko juga merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola resiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah.

Bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Kembali Naik

"Dengan penerapan manajemen resiko. Saya harapkan dapat meningkatkan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja masing-masing OPD. Selain itu, juga dapat memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Juga meningkatkan ketahanan organisasi dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan," sebutnya.

Gusnan menambahkan, penerapan manajemen resiko ini sebagai indikator yang harus dipenuhi oleh setiap OPD dalam proses perencanaan pemimpin dan pengendalian kegiatan. Untuk meminimalkan resiko dalam suatu instansi pemerintahan.

BACA JUGA: Siapa Membunuh Putri (10): Beradu Headline

Lanjut Gusnan, demi terciptanya pengelolaan resiko yang baik, maka harus disusun dan dituangkan ke dalam dokumen. Untuk itulah pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan Bimbingan teknis (Bimtek) menyusun dokumen manajemen resiko perangkat daerah.

"Kami harap dengan adanya Bimtek ini. Hasil kinerja setiap OPD sesuai dengan perencanaan serta resiko yang dihadapi akan lebih kecil," tuntasnya.

BACA JUGA: Pendamping Desa Keluhkan Tidak Bisa Masuk Bursa Honorer

Sumber: