DPRD Desak APH dan Pemkab BS Berantas Mafia Solar Bersubsidi

DPRD Desak APH dan Pemkab BS Berantas Mafia Solar Bersubsidi

Ketua Komisi II DPRD BS Holman, SE didampingi anggotanya saat menjelaskan maraknya mafia BBM solar bersubsidi, Senin (26/9).--

BENGKULU SELATAN (BS), RADARKAUR.CO.ID - Dampak dari tidak adanya larangan secara resmi diterapkan Pertamina bagi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Berimbas dengan banyaknya mafia yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Bahkan, dari pantauan wartawan Radar Kaur (RKa), Senin (26/9).

Tidak sedikit kendaraan yang mengantre atau membeli BBM bersubsidi jenis bio solar tersebut adalah kendaraan perusahaan atau industri. Nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

BACA JUGA: Server Rusak, Jadwal Simulasi ANBK SD Berubah

Menanggapi adanya dugaan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar yang tidak sesuai sasarannya. Anggota DPRD meminta agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemkab BS untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

Pihak dewan meminta agar tidak ada lagi permainan organisasi-organisasi rahasia atau biasa disebut mafia yang ikut-ikutan mengantri BBM bersubsidi. Apalagi jika hal itu untuk kepentingan sepihak.

BACA JUGA: Penuhi Undangan SDN 1 Kaur, Kapolres Kaur Motivasi Murid

BACA JUGA: Sopir Mengantuk, Bus Putra Raflesia Masuk Siring

Ketua Komisi II DPRD BS Holman, SE menyebutkan, kalau memang ada yang memanfaatkan kesempatan tersebut harus segera diambil tindakan.

Kapan perlu, buat peraturan seperti penggunaan BBM bersubsidi jenis pertalite yang sudah diterapkan sejak beberapa waktu lalu. Hanya cukup dilakukan penangkapan salah seorang pelaku yang mengantri berulang-ulang saja.

Antrean pertalite kembali normal. Nah, untuk BBM jenis solar ini coba terapkan peraturan tersebut.

BACA JUGA: Wisata Danau Kembar Rusak Diterjang Banjir, Spot Selfie Ikut Hanyut

"Ayo tangkap pemain BBM bio solar, siapa tahu antrean langsung teratasi normal seperti antrean pertalite. Kalau memang bisa teratasi seperti pertalite. Pemkab harus membuat juga aturan dong. Masa pertalite bisa diatasi bio solar tidak," bebernya.

Dari pantauan di lapangan, memang hingga kini antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar memang tampak mengular panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: