CATAT! Ini Poin Kesepakatan Masyarakat PDTK dengan PT DSJ yang difasilitasi Bupati Kaur

- Apabila pihak perusahaan akan melakukan sosialisai terkait plasma ataupun kemitraan kiranya dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kaur bukan di Provinsi Bengkulu.

3. Tanggapan Bupati Kaur :

Agar pihak perusahaan memahami apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

4. Bupati Kaur mempersilahkan pihak perusahaan untuk menanggapi :

a. Penyampaian John Irwansyah Siregar selaku ketua gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia ( GAPKI ) Prov. Bengkulu :

- Pihak perusahaan terkendala dalam proses penerbitan HGU. Dinas Perkebunan mengatakan bahwa terbentuk plasma terlebih dahulu baru HGU sedangkan BPN mengatakan bahwa plasma dan HGU bisa dibentuk bersamaan.

- Perusahaan terkendala biaya operasional dalam menjalankan perusahaan PT. DSJ.

- Kendala lainnya adalah susahnya mencari masyarakat untuk tergabung ke plasma.

BACA JUGA:5 Cara Efektif Guna Meningkatkan Konsentrasi

BACA JUGA:Kapolres Kaur Silaturahmi ke KPUD dan Bawaslu, Koordinasi Sukseskan Pemilu 2024

b. Penyampaian Hotman Sitorus ( PH PT. DSJ ) :

- Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP dengan luas lebih dari 250 hektar berkewajiban memfasilitasi lahan masyarakat seluas 20 % dari luas wilawah lahan yang masuk dalam IUP.

- Tidak ada penyerahan fisik lahan perusahaan kepada pihak masyarakat. Yang di maksud dengan perusahaan berkewajiban memfasilitasi 20 % lahan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki lahan disekitar kebun inti perusahaan  dan ingin tergabung ke dalam plasma / kemitraan, Perusahaan wajib memfasilitasi dalam artian penyedian bibit untuk lahan plasma / kemitraan.

- Sepanjang HGU belum terbit perusahaan tidak bisa dikatakan melanggar dalam pembentukan kebun.

c. Penyampaian Siswanto ( Manager PT. DSJ ) :

Sumber: