Pengurus baru itu sudah mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM.
Mereka minta pengesahan.
Suharso juga sudah berkirim surat ke alamat yang sama: agar menolak permintaan mereka.
"Kan sesama menteri. Tinggal telepon...," tukas saya.
"Ya... saya sudah telepon. Saya bilang ke beliau kalau permintaan mereka dipenuhi kita tidak berteman lagi," ujar Suharso.
Maka kedudukan pemerintah kini jadi penentu.
Sekaligus kita-kita bisa melihat: pihak mana yang sebenarnya mendapat restu.
Yang satu anggota kabinet presiden.
Satunya lagi dewan pertimbangan presiden.
Sama-sama bagian dari pemerintah.
Sama-sama pengusaha.
Sama-sama kaya.
Restu –bukan nama bus antarkota– kelihatannya masih penting di zaman ini.
Restu itu pula yang dimainkan agar Muskernas bisa dilaksanakan.
"Saya juga mendengar Muskernas itu dilakukan dengan cara menyebar isu sudah mendapat restu," ujar Suharso.
"Kita lihat saja siapa yang benar," katanya.