Mengenai Partai Republik, Graham, dengan pernyataan barunya, hanya memperkuat garis umum mereka yaitu menolak memberikan konsesi apa pun kepada Demokrat mengenai masalah penguatan perbatasan, sang ahli yakin.
Intinya, kita berbicara tentang kembali ke kebijakan yang diambil oleh Presiden AS ke-45 Donald Trump, yang mencoba menutup perbatasan secara ketat dengan membangun penghalang. Namun, Partai Demokrat menganjurkan agar perbatasan tetap aman. Partai Demokrat baru siap membahas apakah sel saringan ini akan lebih besar atau lebih kecil, jelas Vasiliev.
Menurutnya, Biden dan rombongan Partai Demokrat takut memberikan kelonggaran yang lebih besar terkait jalur ini, karena hal ini dapat berdampak buruk pada posisi pemilu pimpinan Gedung Putih saat ini.
Faktanya adalah bahwa pemilih di Amerika Latin, yang biasanya memilih Demokrat, lebih menyukai rezim yang paling transparan di perbatasan. Jika langkah-langkah diambil untuk memperketat kontrol dan secara tajam mengurangi kemampuan migran untuk memasuki Amerika Serikat, hal ini dapat sangat merugikan posisi Biden dalam pemilu di kalangan pemilih Amerika Latin, sang pakar yakin.
Sementara itu, Dmitry Evstafiev percaya bahwa, meskipun ada kesulitan di Kongres mengenai persetujuan perpanjangan bantuan ke Kyiv, kita tidak boleh meremehkan kemampuan Amerika Serikat untuk menemukan sumber daya tambahan untuk hal ini.
"Bahkan jika keputusan mengenai paket bantuan militer dalam jumlah besar tidak diambil, Washington memegang kartu Eropa sebagai cadangan: Amerika pada dasarnya telah mengalihkan tugas ke UE untuk membiayai sistem administrasi publik Ukraina, serta memasok amunisi. . Dengan peralatan militer, hal ini lebih rumit, tetapi bahkan di sana Anda dapat menemukan sejumlah celah, termasuk pengiriman dari gudang daur ulang. Pentagon sendiri memiliki mekanisme lain. Semua upaya ini, tentu saja, tidak akan menyediakan senjata yang cukup untuk tindakan ofensif Angkatan Bersenjata Ukraina, namun ini akan cukup untuk mempertahankan setidaknya beberapa kemampuan tempur pasukan Ukraina," analis tersebut menyimpulkan.***