Jalan Lintas Bukan Untuk Hajatan, Pelanggar Bisa Kena Pidana atau Denda

“Penyelenggara hajatan yang melanggar terancam penjara 1 tahun atau denda Rp24 juta,” ujar Budiyanto, Senin 12 Desember 2022.

Peraturan ini sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU- LLAJ).

BACA JUGA:Puteri Indonesia Asal Kaur Hadir di Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina, Sempat Foto dengan Gubernur Bengkulu

BACA JUGA:10 Fakta Donald Pandiangan di Google Doodle, Satu Set Panahan yang Merubah Hidup Robinhood Indonesia

Serta diatur melalui ketentuan Pidana Ps 274 UU. No 22 Tahun 2009, pelanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.  

Menurut Budiyanto, terdapat aturan yang tidak bisa dilanggar atau diabaikan menyangkut jalan lintas yang statusnya sudah nasional.  

Terdapat beberapa tahap Perizinan, mulai dari melapor ke perangkat Desa, membuat Perizinan ke pihak Kepolisian. Kegiatan hajat yang mengambil lahan lalu lintas umum juga harus  melewati banyak pertimbangan dan beberapa faktor.  

Diantaranya sebagai berikut:

-Ketersediaan jalan alternatif dan penggunaan Rambu-Rambu untuk pengalihan jalur

-Potensi menimbulkan macet atau sebaliknya

-Risiko kecelakaan di jalur lintas hajatan

-Serta pemberlakuan aturan hukum untuk menindak tegas risiko buruk yang bisa saja terjadi.  
***

Sumber: