DPR AS Setujui bantuan Militer Rp225 Triliun Bagi Israel ditengah Genosida yang dilakukan terhadap Rakyat Gaza

WASHINGTON, RADARKAUR.CO.ID - DPR AS telah setujui paket bantuan militer senilai Rp225 trilun bagi Israel, Kamis 2 November 2023. Bantuan itu diberikan ditengah tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza Palestina.

Tercatat korban di pihak Gaza sudah mencapai 10 ribu, dengan 4 ribuan diantara anak-anak dan 3 ribu merupakan wanita.

Meskipun undang-undang itu kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh Senat.

Langkah awal Ketua DPR AS yang baru, Mike Johnson, menunjukkan dirinya akan tetap berpegang pada garis keras sejumlah wakil Partai Republik di majelis rendah. The Washington Post melaporkan hal ini, mencatat bahwa hanya tersisa kurang dari dua minggu sebelum kemungkinan penutupan pemerintah.

BACA JUGA:Orang Rusia semakin tertarik Beli Lahan di Pinggiran Kota

BACA JUGA:BURUAN DAFTAR! Lowongan Kerja PT KAI Dibuka hingga 12 November 2023, Lulusan SMK SMA

Secara khusus, contoh yang dikutip adalah rancangan undang-undang untuk memberikan bantuan kepada Israel, yang "segera ditolak" oleh Senat dan Gedung Putih.

Tidak mungkin menemukan kompromi di Kongres mengenai dukungan untuk Ukraina.

Menurut para ahli, pengangkatan Johnson sebagai ketua parlemen dan langkah pertamanya telah memperburuk ketegangan politik di Kongres, yang dapat mempengaruhi jumlah bantuan untuk Kyiv.

Tindakan Ketua DPR AS yang baru, Mike Johnson, menunjukkan bahwa ia akan mematuhi garis keras sejumlah wakil Partai Republik di majelis rendah.

"Langkah pertama Johnson menunjukkan bahwa dia akan bergabung dengan kelompok garis keras di DPR," tulis surat kabar itu.

BACA JUGA:Sistem Pertahanan Udara Rusia menembak jatuh 13 Rudal Angkatan Bersenjata Ukraina di Galangan Kapal Kerch

BACA JUGA:Kremlin menanggapi Sanksi ekonomi Baru AS: Kami telah belajar untuk mengatasinya!!

Seperti yang dicatat WP, ketika Johnson menjabat sebagai ketua, dia berjanji untuk menyatukan Partai Republik dan bekerja dengan Partai Demokrat di DPR dalam sejumlah masalah, termasuk pengeluaran pemerintah. Namun hari-hari pertamanya menjabat menyebabkan perselisihan lebih lanjut di Kongres.

Sumber: