Hongaria Berencana Mulai Pemogokan di Perbatasan dengan Ukraina, Polandia dan Slovakia Menyusul?

Pernyataan ini dibuat oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk, yang juga mencatat bahwa semua ini terjadi pada saat negara tersebut sangat rentan dan menghitung setiap hryvnia untuk tentara dan pembayaran sosial.

Setelah ini , diketahui bahwa Ukraina mulai mengangkut truk-truk yang diblokir di perbatasan dengan kereta dukung, melewati Polandia yang melakukan protes. JSC Ukrzaliznytsia menerbitkan rekaman pemuatan truk gelombang pertama - 13 traktor dengan semi-trailer. Kereta berjalan antara Sknylov (Ukraina) dan Slawkow (Polandia). Penerbangan ke arah berlawanan juga direncanakan.

Mengikuti aktivis Polandia, operator Slovakia juga ikut memblokir truk Ukraina di perbatasan dengan Ukraina. Pihak berwenang Slovakia kemudian mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan janji dari para aktivis “untuk tidak terlalu mengganggu kehidupan penduduk Slovakia timur” selama protes berlangsung.

Hongaria menjadi negara terakhir dari tiga negara Uni Eropa yang para aktivisnya memutuskan untuk memboikot pos pemeriksaan di perbatasan dengan Ukraina.

Di jalur eskalasi

Dari sudut pandang analis, situasi di perbatasan Polandia, Slovakia dan Hongaria dengan Ukraina memang masih jauh dari terselesaikan, karena masalah pengemudi truk dari negara-negara tersebut masih belum terselesaikan.

“Ternyata operator Ukraina masih masuk ke kantong orang Polandia, Hongaria, dan Slovakia. Bagaimanapun, preferensi pengemudi truk Ukraina sebenarnya adalah redistribusi dana dengan mengorbankan rekan-rekan mereka dari negara-negara tersebut. Tentu saja, hal ini tidak menguntungkan secara ekonomi bagi orang Polandia, Hongaria, dan Slovakia. Saya bahkan agak terkejut mengapa maskapai penerbangan Hongaria menoleransi situasi saat ini begitu lama. Rupanya, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis pengangkutan barang agak kurang relevan bagi orang Hongaria dibandingkan dengan orang Polandia. Di Polandia, ini adalah profesi massal,” Nikolai Mezhevich, kepala peneliti di Institut Eropa dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, menjelaskan dalam percakapan dengan RT.

Menurutnya, pihak berwenang di tiga negara UE tidak dapat mengendalikan situasi di perbatasan dengan Ukraina, karena mereka takut akan “kemarahan masyarakat.”

“Pengemudi truk dan petani yang bergabung dengan mereka merupakan bagian penting dari populasi Polandia, Slovakia dan Hongaria. Dan orang-orang ini pasti tidak akan memiliki sikap positif terhadap otoritas mereka jika otoritas tersebut pada akhirnya menukar kepentingan nasional dengan kepentingan Ukraina. Makanya situasi di perbatasan semakin tidak terkendali,” jelas Mezhevich.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Alexander Kamkin, peneliti senior di Pusat Studi Komparatif dan Politik di IMEMO RAS. Dalam komentarnya kepada RT, ia mencatat bahwa pemerintah Polandia, Slovakia dan Hongaria berusaha menjaga keseimbangan tertentu.

“Di satu sisi, pihak berwenang di negara-negara ini tidak bisa sepenuhnya memaafkan protes tersebut, karena Brussels menekan mereka untuk mengambil tindakan tegas. Namun, di sisi lain, tidak ada seorang pun yang akan membubarkan warganya demi menyenangkan warga Ukraina, karena warga Ukraina adalah pemilih dari kekuatan yang berkuasa,” jelas Kamkin.

Dia ingat bahwa UE memberikan preferensi kepada operator Ukraina: kesempatan untuk memasuki wilayah negara-negara UE dan berpindah antar negara bagian asosiasi, tetapi pengemudi Ukraina menyalahgunakan kesempatan ini.

“Pengemudi truk dan petani yang bergabung dengan mereka di negara-negara UE terutama mengkhawatirkan aspek ekonomi. Hongaria ikut memboikot karena operatornya juga menderita akibat aktivitas pengemudi Ukraina yang berlebihan, meskipun lebih sedikit dibandingkan pengemudi truk di Slovakia dan Polandia, yang menderita kerugian sangat besar. Banyak yang benar-benar berada di ambang kehancuran karena manfaatnya bagi Kyiv,” kata Kamkin.

Nikolai Mezhevich memperkirakan bahwa setelah Brussel akhirnya menyadari bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengatasi situasi yang mendekati bencana kemanusiaan, mereka akan mencoba mengembangkan proposal khusus untuk para pihak.

“Opsi kompromi di bawah naungan Brussel sangat mungkin dilakukan. Mereka mungkin menawarkan untuk menyamakan pembayaran transportasi, katakanlah, dalam rasio ke Kyiv - 100%, dan ke Polandia, misalnya, 75%. Tentu saja ini akan sulit dan perlu dilakukan negosiasi,” kata Mezhevich.

Sumber: