"Kabinet Kontroversi" dan Pidato Presiden Prabowo Berantas Korupsi

Menteri lama seperti Airlangga Hartarto dengan kasus nikel, Zulkifli Hasan dengan persoalan kebijakan dagang, hingga Bahlil Lahadalia terkait ESDM kembali dipakai.

Fakta ini memunculkan pertanyaan besar, apakah komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi benar-benar akan diwujudkan, atau hanya akan berakhir sebagai retorika politik?

BACA JUGA:Sholat Jumat di Masjid Darul Muttaqin, Kapolres Kaur Jalin Silaturahmi Bersama Warga, Simak Pesan Kamptibmas

BACA JUGA:Video Detik-Detik Liam Payne Jatuh dari Lantai 3 Hotel Viral di Medsos X

Di tengah ekspektasi tinggi rakyat, kabinet yang bersih dan berintegritas menjadi poin utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan, baik dari publik maupun investor.  

Prabowo tentu menyadari pentingnya transparansi dan ketegasan dalam menghadapi dugaan korupsi di tubuh pemerintahannya.

Karenanya Presiden perlu segera berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti KPK untuk memastikan screening mendalam terhadap seluruh menteri dan wakil menteri.

Langkah ini untuk memastikan agar kabinet yang dipimpinnya tidak menjadi beban, melainkan motor penggerak perubahan.

BACA JUGA:Pelantikan Pimpinan DPRD Kaur 2024-2029, Bupati Kaur: Momentum Sinergi untuk Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Jelang Akhir Jabatan, Jokowi Bentuk Kortas Tipikor di Polri, Simak!!

“Tanpa pemerintahan yang bersih, tidak akan ada kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, kita tidak bisa membangun apa pun,” tegas Presiden dalam pidatonya.

Banyak kalangan mengapresiasi pidato Prabowo yang lugas dan jujur.

Namun, publik menuntut bukti nyata.

Dalam beberapa hari mendatang, semua mata akan tertuju pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden untuk menindaklanjuti laporan Abdullah Hehamahua.

BACA JUGA:Flecto.id Rilis Aplikasi Mobile untuk Jual-Beli Jam Tangan Mewah

Sumber: