“Undang-undang ketenagakerjaan saat ini dikembangkan 30 tahun lalu. Saat ini terdapat perbedaan mendasar dalam bentuk pekerjaan, tantangan dan permasalahan yang berbeda pula. Penerapan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sudah lama tertunda,” kata ketua majelis rendah parlemen, Vyacheslav Volodin sebelumnya.
Pandangan serupa diungkapkan dalam komentar RT oleh Svetlana Bessarab, anggota Komite Duma Negara untuk Urusan Perburuhan, Kebijakan Sosial dan Veteran. Menurutnya, ciri pembeda utama dari dokumen versi baru ini adalah integritas hukum.
“Sebelumnya, di bidang ini, kami pada dasarnya harus menggunakan “selimut tambal sulam” - yaitu, sejak undang-undang tersebut dibuat 30 tahun yang lalu, semakin banyak amandemen yang telah ditambahkan ke dalamnya. Dalam hal ini, undang-undang baru ini menjadi holistik, relevan, modern, dan sesuai dengan tren terkini di bidang ketenagakerjaan,” jelas sang deputi.
Baik untuk perekonomian
Sebagaimana dikemukakan Svetlana Bessarab, dalam praktiknya, dokumen tersebut akan sangat menyederhanakan pencarian pekerjaan, dan juga akan memberikan kesempatan untuk pelatihan dan pelatihan ulang bagi kategori warga negara tertentu, misalnya bagi peserta SVO. Selain itu, versi baru undang-undang tersebut memuat praktik-praktik yang muncul dan teruji selama pandemi dan setelah keluarnya beberapa perusahaan asing dari Federasi Rusia, tambah lawan bicara RT.
“Untuk tunjangan pengangguran, sekarang terikat pada upah minimum. Meskipun dalam pengerjaan RUU tersebut ada usulan untuk menyamakan pembayaran dengan upah minimum, namun kami tetap memutuskan bahwa pekerja dan pencari kerja tidak dapat menerima jumlah yang sama. Namun, seiring dengan kenaikan upah minimum, tunjangan juga akan meningkat. Artinya, tidak akan ada kegagalan jika manfaat tidak diindeks sama sekali selama satu dekade,” tegas Bessarab.
Saat ini, tingkat pengangguran di Rusia masih berada pada tingkat terendah dalam sejarah yaitu 2,9%. Namun demikian, di sejumlah industri terdapat kekurangan personel yang berkualifikasi, dan oleh karena itu penerapan undang-undang baru ini dapat dianggap tepat waktu, kata Georgiy Ostapkovich, direktur Pusat Riset Pasar di Institut Penelitian Statistik dan Ekonomi Pengetahuan di Sekolah Tinggi Ekonomi Universitas Riset Nasional.
BACA JUGA:Fakta Membantah Olaf Scholz, Rusia Menanggapi tuduhan Penghentian Pasokan Gas ke Eropa
“Masalah ketenagakerjaan hampir menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi. Bagaimanapun, ini adalah faktor kunci yang mempengaruhi laju pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas pada segmen ini sangat diperlukan. Kita juga perlu menyederhanakan Kode Ketenagakerjaan, yang akan memungkinkan pengusaha dan dunia usaha memiliki alat dan manuver baru ketika merekrut karyawan. Artinya, pemerintah kini merangsang inisiatif yang memungkinkan pertumbuhan PDB. Di bawah sanksi, lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerjalah yang akan menentukan tahapan pembangunan ekonomi,” kata Ostapkovich.***