Pesan Gubernur Bengkulu kepada Kepala BPKP Provinsi Bengkulu yang Baru, Dana Desa dan Bantuan Inflasi disorot

BENGKULU, RADARKAUR.CO.ID - Gubernur Bengkulu menyaksikan serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Selasa 12 Desember 2022.

Rusdy Sofyan resmi memegang amanah baru sebagai Kepala BPKP Provinsi Bengkulu menggantikan Jusup Partono yang sebelumnya merupakan pelaksana tugas.

Dalam kesempatan itu Gubernur Bengkulu DR. Rohidin Mersyah beri pesan kepada Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Rusdi Sofyan.

Gubernur secara khusus berikan atensi pada pengawasan penyalauran dana desa dan anggaran pengendalian inflasi daerah. Termasuk juga penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos).

BACA JUGA:10 Fakta Donald Pandiangan di Google Doodle, Satu Set Panahan yang Merubah Hidup Robinhood Indonesia

BACA JUGA:Sesosok Pria Ditemukan Tewas Dekat Stadion, Diduga Korban Begal

Rohidin menekankan pentingnya optimalisasi dalam pengawasan keuangan demi menuju pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.

Selain itu ia memandang saat ini pengelolaan keuangan semakin dinamis sehingga perlu juga dilakukan pengawasan secara dinamis.

Yakni dengan lebih menekankan pendekatan preventif dan intensifikasi. guna mencegah penyelewengan dalam pengelolaan keuangan.

"Hadirnya BPKP harus menjadi pionir dalam pengawasan pembangunan. Selain itu harus ada perbaikan dalam kinerja sumberdaya manusia aparatur negari sipil di lembaga pemerintahan daerah," ungkap Rohidin di Balai Raya Semarak Bengkulu sebagaimana dilansir radarkaur.co.id dari bengkuluekspress.com, Selasa 12 Desember 2022.

BACA JUGA:Puteri Indonesia Asal Kaur Hadir di Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina, Sempat Foto dengan Gubernur Bengkulu

BACA JUGA:Wisata Kebun Anggur Eropa di Kaur Bengkulu, Rekomendasi Liburan Akhir Tahun!

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu diminta mampu mengawal dan mendorong pengelolaan keuangan daerah dapat lebih akuntabel.

Rohidin juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPKP baru. Ia berharap kedepan dapat lebih mengoptimalkan pengawasan keuangan menuju pemerintahan daerah yang akuntabel.

Sumber: