Heboh! RUU ASN Tentang Pensiun Dini Massal 2023, MenPAN RB Minimalisir atau Pangkas Birokrasi?
Lebaran Idul Fitri PNS di Provinsi Bengkulu Dapat Jatah 4 Hari Cuti, Catat Tanggalnya--(dokumen/radarkaur.co.id)
BACA JUGA:Butuh Modal Liburan? Ambil Saja Saldo DANA Cuma-Cuma Rp1.300.000 lewat Kunjungan ke Website
Di dalam memproyeksikan pendataan ASN, MenPAN RB mengatakan pihaknya melakukan Penyederhanaan Birokrasi.
Dimana hal ini dilakukan untuk meminimalisir Pegawai ASN dalam upaya meningkatkan kualitasnya.
Kualitas tersebut mempertimbangkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selama mengabdi sebagai ASN maupun ketika masuk masa pensiun.
Birokrasi yang dimaksud ialah kelompok pegawai negeri sipil.
BACA JUGA:Mau Dapat Saldo DANA Cuma-Cuma hanya dengan Nonton Youtube, Simak Caranya
BACA JUGA:Yes! Ternyata HP Bisa Hasilkan Saldo DANA Cuma-Cuma Rp800.000, Modal Tahun Baruan Nih Bos!
Namun, yang menjadi pertanyaan apakah antara Penyederhanaan Birokrasi dan Pemangkasan birokrasi memiliki tujuan yang sama?
Penyederhanaan unit pegawai ASN menyebutkan ketentuan-ketuan yang menjadi sorotan pendataan ASN.
Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah Azwar Anas, pendataan berguna untuk Penyederhanaan atau meminimalisir jumlah ASN.
Dilain sisi, keputusan MenPAN RB tersebut menyinggung pensiun dini massal.
BACA JUGA:Kronologi Minibus Sejoli Tercebur ke Laut Pelabuhan Merak, Niat Liburan ke Sumatera Berujung Tragis
BACA JUGA:Aturan Baru BBM Subsidi mulai 2023, Beli Solar dan Pertalite Tak Boleh asal Lagi, Ini Tata Caranya!
Ketika Pemerintah berfokus dalam Penyederhanaan Birokrasi, draft RUU atas perubahan RUU Nomor 5 tahun 2014 juga membahas tentang pensiun dini massal.
Apabila disahkan oleh DPR RI dan menjadi Prolegnas ketetapan untuk pensiun dini berlaku paling cepat 6 bulan setelah RUU disahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
