May Day! Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah, Ini Perbandingan Kebijakan UMP Anies vs Ganjar!

RADARKAUR.CO.ID - Aksi buruh pada hari May Day 1 Mei 2023 terjadi pada berbagai daerah di Tanah Air. Secara umum ada 7 tuntutan buruh para buruh. Dimana diantaranya adalah hapus outsourching dan tolak upah murah atau disingkat Hostum.

Persoalan outsourching dan upah murah memang terus menjadi polemik. Isu tersebut selalu menjadi isu seksi untuk dibahas pada setiap pemilu. Termasuk menjelang pemilihan presiden 2024.

Tentu sangat menarik untuk menyimak bagaimana perbandingan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) antara 2 capres saat ini. Yakni Anies Baswedan (mantan Gubernur DKI Jakarta) dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).

BACA JUGA:Tenaga Honorer Wajib diangkat jadi PPPK sebelum Dihapus 28 November 2023, Kriterianya begini

BACA JUGA:2.360.363 HONORER Diangkat jadi PPPK hanya berusia 35 - 46 Tahun, Ini Kata Menpan RB!

Kebijakan Anies Baswedan menaikan UMP sebesar 5,1 persen sebagaimana usulan buruh mendapat penolakan dari pemerintah pusat dan kalangan pengusaha.

Sehingga kemudian kalangan pengusaha melalui APINDO melakukan gugatan revisi UMP ke PTUN yang kemudian mengabulkan gugatan itu.

Namun kemudian pasca Anies Baswedan mengakhiri jabatan penggantinya UMP DKI Jakarta menjadi Rp4,9 juta.

Berikut Kebijakan UMP 2023 Anies Baswedan:

Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 menjadi 5,1% dari rencana semula 0,85%.

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan arahan kepada para kepala daerah bahwa kenaikan upah minimum rata-rata seharusnya berada di angka 1,09% sesuai data BPS.

Kemudian Anies menaikkan lebih tinggi dari batas permintaan buruh, yakni sebesar 5,1% atau senilai Rp 225.667. Dengan kenaikan UMP ini Pemprov DKI mengharapkan daya beli masyarakat tidak turun tahun depan.

BACA JUGA:Anthony Sinisuka Ginting Menang Telak di Final Badminton Asia Championships 2023

Sumber: