Mengulas 'Uang Kedaulatan' Rp504 Triliun Dalam Sejarah Kemerdekaan RI

BACA JUGA:Lilan Kenapa Tidak Bercerita? Qeyla baru 2 tahun, Karyawati Indomaret :Aku Kuat tapi Aku Capek...

BACA JUGA:Indomaret Hybrid dengan Konsep Baru, Minat jadi Karyawati Indomaret Hybrid?

Beragam masalah di antaranya isu wilayah Irian Barat atau Papua dan utang piutang yang harus ditanggung pihak Indonesia menjadi topik perdebatan sengit dalam KMB.

Salah satu yaang dibahas adalah soal 'uang kedaulatan' Rp504 triliun.

Akhirnya pada akhir Oktober UNCI membentuk panitia kecil untuk merumuskan solusi.

Resolusi induk KMB akhirnya bisa disepakati dan ditandatangani pada 2 November 1949.

Akhirnya pada 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda.

BACA JUGA:Bak Kisah Cinderella, Gadis Cantik Anak Petani Dilamar Pengusaha Kaya Raya, Mahar plus Rumah Rp5,5 M

BACA JUGA:Apa 'Uang Kedaulatan' itu? Kenapa Belanda Diminta Kembalikan Rp504 Triliun kepada Republik Indonesia

Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan dengan penandatanganan Akta Penyerahan dan Piagam Pengakuan Kedaulatan oleh Ratu Juliana di Istana Kerajaan Het Paleis op de Nam di Amsterdam, pada 27 Desember 1949.

Penandatanganan naskah di Belanda dilaksanakan oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sassen dan Ketua Delegasi RIS Moh. Hatta.

Sementara itu di Jakarta (ibukota RIS), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah bersejarah tersebut.

Upacara di Jakarta dilakukan dengan penurunan bendera Belanda digantikan pengibaran bendera RIS.

Selanjutnya pada 28 Desember 1949, Sukarno tiba di Jakarta untuk memulai pemerintahan RIS menggantikan RI. Negara RIS hasil KMB terdiri dari 16 negara bagian.

Pengakuan Belanda atas Proklamasi 17 Agustus 1945

Sumber: