Cakada Kaur Diduga Miliki TGR, KPU Harus Teliti Sebelum Menetapkan Paslon Peserta Pilkada 2024

Menurut keterangan Kajari Kaur Pofrizal, SH, MH melalui Kasi Datun Dwi Pranoto, SH awal September 2024, dari 25 anggota dewan, baru 4 anggota dewan yang sudah melunasi.

Setelah bulan Agustus 2024 maka sesuai dengan MoU penagihan mereka hentikan dan kembalikan ke pihak pemohon.

Hasilnya memang belum begitu maksimal, dengan kenyataan baru 4 Dewan yang melakukan pelunasan.

BACA JUGA:Fakta Anggota DPRD Kaur Ramai-Ramai Gadai SK ke Bank Bengkulu buat Utang Rp600 Juta

BACA JUGA:Aset Kripto Tembus 617 Juta Pengguna, Masa Depan Finansial

Sementara yang lainnya baru menyicil bahkan ada yang baru membayar Rp5 juta.

"Untuk penagihan TGR DPRD Kaur, sejak awal bulan September penagihan telah dikembalikan ke Inspektorat Kaur selaku pemohon," ungkap Dwi.

Meskipun begitu, Kejari Kaur akan menunggu permintaan dari pemohon terlebih dahulu. Bisa saja ada kemungkinan kembali akan diserahkan ke Kejari Kaur atau akan diserahkan ke pihak lain.

Sementara itu terkait potensi TGR dilimpahkan ke seksi tindak pidana khusus (pidsus), Dwi tidak bisa memberikan jawaban tegas.

BACA JUGA:Desa Awat Mata MUSDES Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025

BACA JUGA:Peringatan Dini BMKG 7-8 September 2024, Waspada Gelombang Tinggi dan Angin Kencang Melanda Sejumlah Daerah

"Masih menunggu petunjuk pimpinan, untuk sementara memang akan dikembalikan ke Inspektorat," sampai Dwi.

Ditempat lain, Inspektorat Kaur akan tetap mengupayakan pemulihan dengan melimpahkan penagihan melalui Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Yakni dengan jaminan aset milik dewan yang belum membayar akan disita.

"Tetap kita tagih lagi, kali ini melalu Majelis TGR dengan jaminan aset mereka jika tidak melakukan pelunasan maka akan disita," terang Harika.

Sumber: