Jamsostek Bagi APD Dikaji Dan Ditindaklanjuti

Jamsostek Bagi APD Dikaji Dan Ditindaklanjuti

Zoom Meeting terkait pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan aparatur pemerintahan desa, Selasa 21 September 2022.--Poto: Kamarudin/radarkaur.co.id

"Sesuai arahan Mendagri tersebut, kami yang mengikuti Zoom meting tadi akan segera mengkaji untuk pemberian BPJS ketengakerjaan kepada aparatur pemerintahan desa," ucapnya.

Ditambahkannya, bahwa selama ini BPJS ketenagakerjaan untuk aparatur desa belum ada yang dianggarkan dari APBD.

BACA JUGA:Rakor Satu Data, Bupati Harap Bisa Tuntaskan Kemiskinan Kabupaten Kaur 

BACA JUGA:Target 2024 Zero Stunting, Wabup Kaur Launching Kampung Keluarga Berkualitas dan Dashat

Namun setelah mendapat arahan dari mendagri tersebut pihaknya akan segera menindaklanjuti dan mengkajinya.   

"Tentunya penganggaran BPJS Ketenagakerjaan untuk APD ini akan kami segera tindaklanjuti dan kaji bersama dinas BPKAD sebagai dinas yang memiliki kewenangan mengenai anggaran," terangnya.

Sementara itu Kabid anggaran Amir Mahmud, SE, MM mengatakan bahwa terkait pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Aparatur pemerintahan desa, pihaknya masih perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas PMD.

Dikatakannya, mengenai penempatan anggaran pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk APD ini masih ada kerancuan yang disampaikan dari Mendagri di zoom meeting. 

BACA JUGA:Kades Tanjung Agung: Tempat Mabuk Sekelompok Remaja Bukan di Lokasi Agro Wisata Danau Kembar, Tapi... 

BACA JUGA:Profil Prof Dr Azyumardi Azra, Ketua Dewan Pers Meninggal Dunia di Selangor

"Kita perlu koordinasi lebih lanjut ke dinas PMD dan Mendagri juga. Kita akan mengkaji kembali soal anggarannya. Apakah dianggarkan melalui Dana desa atau dari anggaran APBD Kabupaten," urainya.

Lanjutnya, apabila anggarannya harus dari APBD Kabupaten Kaur Maka anggaran ini belum masuk pada APBD Perubahan tahun 2022 ini dan pihaknya akan mengusulkan anggaran tersebut pada APBD tahun 2023.

"Jadi terkait pemberian Jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Aparatur pemerintahan Desa ini. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut baik dengan dinas terkait maupun Mendagri hal itu untuk mengkaji kembali mengenai anggarannya nanti," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: