Pilihan ini dipertimbangkan karena negara akan menerima dua dampak. Pertama kesejahteraan tenaga honorer dan nominal anggaran yang harus dikeluarkan untuk menjamin upah tenaga honorer.
2. Seluruh tenaga Non ASN diberhentikan seluruhnya.
Jika ini benar-benar terjadi tentu saja akan banyak tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan. Sementara negara juga masih memerlukan SDM yang lebih banyak. Terutama tenaga pengajar yang masih sangat dibutuhkan.
3. Diangkat sesuai dengan skala prioritas.
Program ini masih menjadi prioritas Pemerintah dengan mempertimbangkan banyak kemungkinan.
Dimana tenaga honorer harus melalui beberapa tahapan seleksi untuk mendapatkan posisi tenaga ASN. Tentu saja ini memerlukan usaha yang lebih ekstra untuk mempersiapkan serangkaian tes pengangkatan ASN atau PPPK.
Menurut Menpan RB dari ketiga pilihan yang dikaji bersama DPR dapat menjadi solusi bersama dalam menghadapi permasalahan tenaga honorer 2023.
BACA JUGA:Nama yang Lolos Pendataan Non ASN, Cek Disini..
Selain itu ada 7 kategori non ASN yang tidak dapat diangkat menjadi PPPK. Sehingga non ASN ini akan dihapus dari aplikasi pendataan BKN:
1. Satuan pengamanan
2. Tenaga kebersihan
3. Pengemudi
4. Masa kerja 1 tahun